Telp/Wa: +62813 801 631 85 - www.dpkonsultan.com - jasa konsultan iso 9001, iso 9001, badan sertifikasi iso 9001, jasa konsultan SERTIFIKASI ISPO, jasa konsultan csms, ahli CSMS, jasa csms, jasa konsultan SERTIFIKASI OHSAS 18001, SERTIFIKASI BPOM, jasa sertifikasi SKT MIGAS, jasa studi kelayakan, konsultan business plan, AHLI HSE PLAN, supply chain consultant, JASA IZIN SIPA, UKLUPL, AMDAL, IZIN LIMBAH B3, IPLC, SPPL, SERTIFIKASI ISO 14001, SUPPLY HSE OFFICER, TRAINING ISO, Set Up Restoran

Rabu, 15 Januari 2020

Jasa Konsultan Izin Andallalin - Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas /...




Proses Konsultasi penyusunan dokumen sampai Pengajuan Perizinan ke Dinas Perhubungan:


1. Persiapan
         I.            STUDI TERDAHULU
       II.            PERSIAPAN  PENGUMPULAN  DATA &
     III.            PERSONIL  SURVEY
2. Pengumpulan data
    I. Data Sekunder
                - Peta Adm, Jar.Jalan
                - Peta Tata Guna Lahan
                - RTRW
                - Site Plan
    II. Data Primer
                - Survey Kinerja Ruas Jalan
                - Survey Kinerja  Persimpangan
                - Proses konsultasi dan metodeologi izin andallalin
3. Pengolahan data
                - MODELLING TRANSPORT (4 STEP MODEL)
                - ANALISIS KINERJA LALU  LINTAS EKSITING,  KONSTRUKSI & OPERASI
                - SIMULASI KINERJA LALU  LINTAS EKSITING,  KONSTRUKSI & OPERASI
                (Rekapitulasi dan  Kompilasi Data dan Identifikasi masalah )
4. Finalisasi Studi
                - USULAN PENANGANAN  DAMPAK /  REKOMENDASI
                - RINCIAN TANGGUNG JAWAB
                - RENCANA  PEMANTAUAN &  EVALUASI
5. Tahap Persiapan
                - Membuat alur dan sistematika pelaksanaan pekerjaan;
                - Rencana kerja dan survey lapangan;
                - Deskripsi           lengkap tugas     masing  masing  tenaga  ahli         dan  bagan organisasi                     pelaksana pekerjaan.
                - Pertemuan      pra         pendahuluan     dengan pemberi               tugas / tim teknis

6. MEKANISME PENGAJUAN DOKUMEN KE KEMENHUB……………………..bersambung



Share:

Selasa, 14 Januari 2020

Konsultan Penyusunan Dokumen Andallalin I 0813 801 631 85 WA




Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk:
1.       Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
2.       Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
3.       Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
4.       Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat memengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
5.       Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.



Kegiatan Pembangunan kawasan yang dalam proses pembangunannya perlu terlebih dahulu dilakukan studi ANDALALIN adalah sebagai berikut:
1.       Permukiman, Apartemen
2.       Pusat perkantoran/pemerintahan dan/atau perdagangan
3.       Pusat perbelanjaan, Toko swalayan/Supermarket, Restaurant
4.       Hotel
5.       Rumah Sakit
6.       Universitas/sekolah
7.       Kawasan Industri
8.       Terminal
9.       Pelabuhan/bandara
10.   Stadion
11.   Tempat ibadah.

Berikut gambaran proses singkat penyusunan dokumen andalalin sampai kepada pengajuan perizinan andallalin ke Kemenhub (Dinas Perhubungan)

1. Persiapan
         I.            STUDI TERDAHULU
       II.            PERSIAPAN  PENGUMPULAN  DATA &
     III.            PERSONIL  SURVEY
2. Pengumpulan data
    I. Data Sekunder
                - Peta Adm, Jar.Jalan
                - Peta Tata Guna Lahan
                - RTRW
                - Site Plan
    II. Data Primer
                - Survey Kinerja Ruas Jalan
                - Survey Kinerja  Persimpangan
                - Proses konsultasi dan metodeologi izin andallalin
3. Pengolahan data
                - MODELLING TRANSPORT (4 STEP MODEL)
                - ANALISIS KINERJA LALU  LINTAS EKSITING,  KONSTRUKSI & OPERASI
                - SIMULASI KINERJA LALU  LINTAS EKSITING,  KONSTRUKSI & OPERASI
                (Rekapitulasi dan  Kompilasi Data dan Identifikasi masalah )
4. Finalisasi Studi
                - USULAN PENANGANAN  DAMPAK /  REKOMENDASI
5. Tahap Persiapan
                - Membuat alur dan sistematika pelaksanaan pekerjaan;
                - Rencana kerja dan survey lapangan;
                - Deskripsi           lengkap tugas     masing  masing  tenaga  ahli         dan  bagan organisasi                     pelaksana pekerjaan
                - Pertemuan      pra         pendahuluan     dengan pemberi               tugas / tim teknis

6. MEKANISME PENGAJUAN DOKUMEN KE KEMENHUB……………………..bersambung

Untuk informasi detail, silahkan menghubungi kami Konsultan Penyusunan Dokumen Andallalin di:

Telp/Wa:  0813 801 631 85 Email    : info@dpkonsultan.com Website : www.dpkonsultan.comPT. David Bangun Sejahtera-DP Konsultan


Share:

Rabu, 13 Februari 2019

jasa konsultan laporan P2K3 Triwulan I 0813 801 631 85 WA






Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa sebuah perusahaan atau organisasi yang mau lulus audit sertifikasi SMK3 dari Kemenaker RI salah satu persyaratannya adalah harus memiliki susunan Pengurus P2K3-Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Pertanyaannyanya adalah, apakah persyaratan atau kriterian sebuah perusahaan yang harus memiliki P2K3 tersebut dan bagaimana dengan susunannya P2K3 itu sendiri?. Berikut kami mencoba menerangkan 2 kriteria organisasi wajib memiliki Susunan P2K3 yang disahkan oleh Disnakertrans RI, yaitu:
1 1. Tempat kerja (perusahaan/Organisasi) dimana pengusaha  mempekerjakan 100 orang atau lebih, dan atau
  2. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif atau limbah B3 lainnya. JELAS……..

Nah, Bilamana perusahaan memiliki tempat kerja dengan salah satu kriteria tersebut diatas, maka pengusaha atau pengurus wajib untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3.



Pertanyaan diatas simple sekali bukan?, apa sih fungsi dari struktur P2K3 di bentuk?, mereka sebagai perwakilan siapa?. Berikut ini yang termasuk kedalam fungsi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan/organisasi adalah :
     1. Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
     2. Membantu Pengusaha/Pengurus dalam :
- Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
- Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
- Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
- Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan
- Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
- Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
- Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja,
- melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
- Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja.
- Dan lain-lain

Nah seharang kita membahas, apakah p2k3 harus membuat laporan kepada depnakertrans RI? Jika ia, sekali berapa lama?. Setelah pengusaha atau pengurus mendapatkan SK pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerjadari Dinas Tenaga Kerja setempat, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui sekretaris P2K3 wajib melaporkan kegiatan P2K3. Laporan bersifat triwulan dan dilaporkan langsung ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Jangan lupa untuk meminta tanda terima laporan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja sebagai bukti pengusaha atau pengurus telah melaporkan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Contoh laporan P2K3 klik disini. Dalam hal laporan ini, anda juga dapat memanfaatkan jasa konsultan laporanP2K3 Triwulan yang ada di kota anda. Atau anda dapat langsung menghubungi jasa konsultan laporan P2K3 Triwulan di:

C/p : Ali Purba
Mobile/Wa:  0813 801 631 85

Referensi:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Share:

Minggu, 02 Desember 2018

Konsultan Sertifikasi SMK3 Depnakertrans RI / 0813 801 631 85




Pernahkah anda mau mengikuti sebuah tender di kementerian atau di lembaga pemerintahan lainnya misalnya di PUPR atau PLN atau di kementerian lainnya yang salah satu persyaratannya adalah harus LULUS dan memiliki sertifikasi SMK3 depnakertrans RI?. Dengan pertanyaan tersebut, apakah yang pertama sekali yang timbul di benak anda untuk menyikapi hal itu?. Jelas di persyaratannya di haruskan memiliki sertifikasi SMK3 Depnakertrans RI tersebut????.➨

Bagaimana Mendapatkan SertifikatSMK3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012 tersebut?. Apa sajakah yang harus di penuhi oleh sebuah perusahaan untuk meraih penghargaan tersebut?, mudahkah, susahkah? Tentu anda harus cari tahu bukan?. Nah……Untuk memperoleh sertifikat SMK3 PP 50 tahun 2012 maka sudah barang tentu diperlukan persiapan, persiapan yang di maksud di sini adalah  untuk mempersiapkan perusahaan yang sudah/sedang mempekerjakan  karyawan / Pekerja / buruh lebih dari 100 orang atau bisa kurang dari 100 orang tetapi mempunyai potensi bahaya tinggi, maka wajib hukumnya menerapkan Sistem Manajemen K3 dengan dibuktikan oleh Sertifikat SMK3.

➽➦Sertifikat SMK3 dari depnakertrans RI ini adalah bukti pengakuan tingkat nasional pemenuhan penerapan peraturan perundang undangan SMK3 yang terkait berdasarkan PP 50 thn 2012. Sertifikasi ini akan menentukan tingkat kepatuhan perusahaan saudara terhadap pemenuhan semua aturan/perizinan, K3, Perjanjian kontrak, standard APD dan lain-lain terhadap regulasi yang di keluarkan oleh depnakertrans RI.

Dalam usaha Proses mendapatkan sertifikat SMK3 memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit berikut uangnya tentunya. Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada bulan K3 antara bulan Februari sampai bulan Juli secara serentak diseluruh Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan terpusat di Jakarta Biasanya di Menara Bidakara-Pancoran). Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana proses berikutnya?.

Tentunya setelah perusahaan anda telah merasa siap untuk di audit oleh badan sertifikasi yang di tunjuk oleh pemerintah, maka untuk proses selanjutnya adalah mengundang badan sertifikasi untuk melakukan audit di perusahaan anda. Biasanya audit ini memakan waktu 1-2 hari, tergantung kepada Level yang harus di audit,  dan setelah di nyatakan oleh auditor perusahaan anda lulus dan layak, maka tahap selanjutkan perusahaan anda harus closing semua temuan2 pada saat audits ebelumnya.

Demikian selanjutnya sampai tahun berikutnya anda di undang untuk melakukan serimonial penyerahan sertifikat asli oleh menteri tenaga kerja dan trasmigrasi RI. DP Konsultan  dalam pelaksanaan membantu perusahaan anda sampai proses Audit SMK3, di bantu oleh seorang konsultan incharge akan melakukan beberapa proses yang harus sesuai dengan acuan SMK3 yang ditetapkan oleh perusahaan di dalam setiap proses bisnis perusahaan.
Untuk informasi Sertifikasi SMK3 Depnakertrans RI secara detail sampai lulus silahkan menghubungi kami di :



Share:

Rabu, 04 Oktober 2017

Limited Residence Permit Services - KITAS /ITAS






Indonesian economy more grow and develop, along with the growth, many foreign investors who invest in various businesses and locations in Indonesia. for example in the fields of mining, oil and gas, power generation, banking and others.

Along with this the services of immigration permit Indonesia semangkin in spur to work faster and precise in taking care of all immigration documents.
There are even some intestor candidates to visit Indonesia just a walk and around Indonesia while seeing what opportunities can be utilized in the future.

Immigration permit servicesindonesia may also serve new passport, extend and other handling all regarding your immigration.

With so many Foreign Investors in Indonesia to move the wheels of the national economy, it is possible that Foreigners will occupy important positions in Companies such as Managers or Directors. For Foreigners who occupy these important positions, legally required documents are required for their stay permits while working in Indonesia, namely KITAS / ITAS. Kitas management services for foreign nationals who work in Indonesia more much in need. On the contrary, the KITAS / ITAS Service Bureau should also encourage itself to always provide excellent service, why fellow KITAS / ITAS Handling Services for foreign citizens is also as tight as competition with each other.

 1.   Limited stay permit is given to:
        a. Foreigners who enter the Indonesian territory with the limited stay visa (VITAS) or convert
from  a visit permit ( B211 index visa) for following purposes:
            1. as investors;
            2. as experts;
            3. as clergy or clerics;
           4.  to enrol for education or training participants;
           5.  to conduct scientific research;
           6.  for reunion with a spouse who is a KITAS holder;
            7. for reunion of children of a foreign national with his/her Indonesian national father and /or
                 mother who have a legal family relationship;
            8. for reunion of children under 18 year old and unmarried with his/her father and/or mother
                who are KITAS holders;
            9. as a foreigner who formerly held Indonesian nationality; and
            10. as a tourist over the age of 55 years. (Special condition apply to this category)
       b.  A child who is born in Indonesian territory while his/her father and/or mother are KITAS
             holders.
       c.  Ship captains,  crew or any foreign scientists working on a marine vessel, floatingstructure or         installation operating in Indonesian waters and its jurisdiction according the laws.
       d.  Foreigners who are married with an Indonesian spouse
        e. Children of foreigners who are married with Indonesian spouse
   2.  Short Term Workers; The limited stay permits is required for foreigners for short-term-
         engagement;
   3.  Limited stay permit will expire due to:
       a.  Return to foreigner’s home country or another country with no intention of re-entering Indonesia;
        b. Return to foreigner’s home country and not re-entering Indonesia before the expiry date of re-entry permit;
        c. Obtaining Indonesian citizenship;
        d. Expiry of the permit date;
        e. Conversion of limited stay permit to permanent stay permit;
        f. Cancellation of the KITAS by the Minister or appointed immigration officer;
        g. Deportation; or
        h. The event of decease of stay holder.

    1. General requirements and compulsory documents:
a.       Completed application form;
b.       Sponsor/guarantor letter (Exemption: foreigners who are married to an Indonesian citizen);
c.       Passport and a copy of passport photo/biodata page, visa, and recent arrival stamp;
d.       A valid entry permit date and date by which report to the immigration office (please check your arrival stamp;
e.       Domicile letter from local authority;
f.         Point d. and e. are exempted for ship captains, crew, or foreign experts working on a vessel, floating structure or installation in Indonesian waters
   2.  Specific Requirements as follows :
       a.  Investors, experts, and clergy/clerics must provide :
            1. A letter of Recommendation from related Ministry or other government agency;
            2. RPTKA (foreign workers utilization plan) document from the Ministry of Manpower.
        b. Foreigners who are intending to enrol in education and training, or to carry out scientific research must provide a recommendation letter from the related ministry or other government agency (The Ministry of Education and Culture, Ministry of Research, Technology and Higher Level Education, or LIPI (Indonesia Science Board).

        c. Children born in Indonesia whose father and/or mother are KITAS holders must provide a:
            1. Copy of the child’s birth certificate;
            2. Copy of the parents’ marriage certificate from the government office ;
            3. Copy of the parents' passports ;
            4. Copy of the parents' current KITAS
        d.  Foreigners married to an Indonesian must provide a :
           1.  Letter from the Indonesian spouse to the immigration office confirming their marriage and a request for a KITAS for the foreign spouse;
            2. Copy of  their marriage certificate from the government office;
            3. Copy of their marriage report letter from the Indonesian Embassy or Consulate in their
 country and also from the civil registration office in Indonesia for spouses married abroad;
            4. Copy of a valid Indonesian identity card of the Indonesian spouse;
           5.  Copy of the Indonesian family card issued by their local authority.
        e. Children of a foreigner who is married to an Indonesian, must provide a :
            1. Request letter for a KITAS from their parents;
            2. Copy of their birth certificate;
            3. Copy of the parents’ marriage certificate from the government office;
            4. Copy of the parent’s valid Indonesian identity card;
            5. Copy of the parent’s Indonesian family card.
        f. Foreigners who intend to accompany his/her spouse who is a KITAS holder, must provide a :
            1. Copy of their marriage certificate from their government office;
            2. Copy of the relevant spouse's current KITAS;
        g. Foreign national children who are intending to join with their Indonesian father and/or mother, must provide a :
            1. Request letter for a KITAS from their parents;
            2. Copy of their birth certificate;
            3. Copy of parents' marriage certificate from the government office;
            4. Copy of parents' valid Indonesian identity card.
        h. Children under 18 years old and unmarried who are intending to join with his/her father and/or mother who are KITAS/KITAP holders, must provide a :
            1. Copy of their birth certificate;
            2. Copy of their parents'marriage certificate from the government office;
            3. Copy of their parents'passport;
            4. Copy of the parents'current KITAS.
        i. Former or ex-Indonesian Citizens, must provide any evidence/documents that s/he was an Indonesian citizen
        j. Tourists over the age of 55 years applying for a KITAS must provide a sponsor letter from a
            licenced travel bureau which has an official letter from The Ministry of Tourism.
        k. Ship Captains, crew or any foreign scientists working on a marine vessel, floating structure or
         installation operating in Indonesian waters and its jurisdiction according the laws, must provide:
            1. A crew list signed by the ship captain and acknowledged by the immigration officer at an
                immigration checkpoint;
            2. A letter of recommendation from the Ministry or other non-ministerial governmental
                agency.
 
        a. To extend a stay permit you must provide your previous KITAS (limited stay permit card) with your file application
        b. A limited stay permit application must be filed by a foreigner or guarantor by filling out the application form and attaching the requirements and submitted to the head of the immigration office or to the immigration officer whose jurisdiction includes the residence of the foreigner;
        c. The Limited stay permit application by a foreigner who enters Indonesia with a limited stay visa must be submitted within 30 days after arrival;
        d. In the event that the limited stay permit has not been filed within 30 days, the foreigner will be considered as overstaying;
        e. Extension of limited stay permit is granted by the head of the immigration office whose jurisdiction incorporates the foreigner/applicant’s residence for a maximum 1 year at a time and for a maximum 5 times;
        f. A foreigner who applies for conversion from another permit category to a limited stay permit must obtain an approval letter from the office of the Directorate General of Immigration before being issued a KITAS.



Bureau of KITAS / ITAS services indonesia, books, passport and other imingasian for the surrounding Jakarta, please contact us kitas handling services for foreign nationals all over Indonesia. Our services are supported by human resources who are full of experience with work methods that are measurable and programmed.
Please contact us KITAS / ITAS Handling Services for Foreign Citizens:

Mr. Rap Turnip
Telp / Wa : 0813 8203 0070
Share:

Cari artikel lain disini

Label

Daftar Blog Saya

Translate