Sabtu, 16 April 2022

JASA PENDIRIAN AKTE PERUSAHAAN

 

Pahami,sebelum membuat akte pendirian perusahaan

 

Sebelum mendirikan akte perusahaan anda, pertama harus anda lakukan adalah konsultasi kepada jasa pendirian akte perusahaan (PT, CV, UD, Firma, UKM). ada beberapa pemahaman yang harus anda pahami, sebelum membuat akte pendirian perusahaan, beberapa diantaranya:

Kesalahan 2: Pajak PT Lebih Besar dari CV

Yang benar: Baik PT, CV, maupun perusahaan perorangan adalah sama-sama objek pajak. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak yang dibayarkan akan tergantung pada ketentuan pajak yang ada, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- Pasal 5, 9, 17, 21, dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh).

Terkait pajak ini, dalam praktiknya dikenal adanya koreksi fiskal dan tax planning (perencanaan pajak) yang merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai contoh, untuk perencanaan pajak penghasilan yang diatur Pasal 21 UU PPh, besaran pajak yang harus dibayar dapat dikurangi dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya, dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang dikecualikan. Cara lainnya adalah dengan pemisahan biaya kesejahteraan karyawan dan dengan bersifat hati-hati terhadap tiap transaksi perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap pajak.

 

Kesalahan 3: ProsedurPendirian PT Rumit

Anggapan ini muncul lantaran dulu SK Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan PT memakan waktu lama karena masih menggunakan cara manual dan menggunakan dokumen fisik. Akibatnya penerbitan SK Kemenhukham memakan waktu. Sekarang dengan adanya sistem online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (AHU Kemenhukham) yang memudahkan kerja notaris terkait penerbitan SK Kemenhukham mengenai pengesahan badan hukum.

Yang benar: Sekarang ini SK Kemenhukham bahkan dapat terbit hanya dalam waktu 3 (tiga) hari saja (apabila dokumen anda lengkap).

Dasar hukum: Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

 Yang benar: Dalam UUPT, tidak disebutkan adanya keharusan memiliki kantor secara fisik. UUPT hanya mensyaratkan adanya domisili PT yang jelas. Artinya dengan adanya SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) saja sudah cukup. Pada praktiknya, PT yang belum memiliki gedung sebagai kantor fisik sekarang dimudahkan dengan adanya Virtual Office (VO). Bagi PT yang menyewa VO, aplikasi SKDP dapat diajukan ke kelurahan dimana VO itu berada. Selain menyewa VO, PT juga dapat menyewa tempat lain sebagai alamat domisili, misalnya ruko. Yang terpenting dalam memilih gedung yang akan dijadikan lokasi domisili ini adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari gedung tersebut yang peruntukannya bukan untuk tempat tinggal serta adanya bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 1 (satu) tahun terakhir.  Dasar hukum: Pasal 17 UUPT juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.




Share:

Mengenai Saya

Foto saya
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia
Memegang teguh nilai nilai etika dan Nasionalisme. Kejujuran dalam membemberikan informasi dan pengetahuan kepada Klien itu HARUS. Jangan ambil yang bukan HAK mu dan Penuhi semua Kewajibanmu kepada Bangsa dan Keluargamu

CARI ARTIKEL LAIN DISINI

Label

Kenali saya lebih dekat disini

Foto saya
DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia
Memegang teguh nilai nilai etika dan Nasionalisme. Kejujuran dalam membemberikan informasi dan pengetahuan kepada Klien itu HARUS. Jangan ambil yang bukan HAK mu dan Penuhi semua Kewajibanmu kepada Bangsa dan Keluargamu

BADAN AUDIT SERTIFIKASI

Translate