KONSULTAN URUS IZIN SIPA

IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH

I.         PENGERTIAN

1.1. DEFINISI

Izin Pengambilan Air Tanah  adalah  izin untuk mengambil air tanah untuk keperluan industri, pertambangan, usaha di bidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya.

1.2.    KETENTUAN UMUM

Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian atau pengeboran  untuk dimanfaatkan airnya dan untuk tujuan lain. Izin Pengambilan Air Tanah yang melalui cekungan air tanah lintas kabupaten wajib mendapatkan rekomendasi teknis terlebih dahulu dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Setiap pemegang izin pengambilan air tanah wajib memberikan air 10% (sepuluh persen) apabila diperlukan masyarakat.

Pemanfaatan  air tanah dapat diperoleh tanpa izin apabila untuk :

-  Keperluan air minum dan rumah tangga yang kurang dari 100 m^{3 (}seratus meter kubik) perbulan, pengairan pertanian rakyat dan kepentingan lain yang tidak komersial

- Keperluan penelitian dan eksploitasi air tanah oleh instansi/lembaga pemerintah atau Badan Usaha Swasta yang telah mendapat izin dari instansi berwenang;

- Pembuatan sumur pantau

II.  TATA CARA PEMROSESAN APLIKASI PERMOHONAN

2.1              Persyaratan  Permohonan.

Permohonan Izin Pengambilan Air Tanah  diajukan dengan menggunakan  standar  formulir  yang telah ditentukan (dokumen ISO 14001)   beserta  lampiran  kelengkapan persyaratan administrasi.

A.           Kelengkapan Persyaratan Administratif

Formulir  Permohonan yang  telah diisi dengan lengkap dan benar harus  dilengkapi   dengan  persyaratan administrasi sebagai  berikut;

I.                 SUMUR BOR 

1)     Copy KTP

2)     Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP)

3)     Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah (formulir B)

4)     Gambar penampang litologi/batuan dari hasil rekaman logging

5)     Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor

6)     Berita Acara Pengawasan Pemasangan Konstruksi sumur

7)     Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan

8)     laporan uji pemompaan/pumping test

9)     Hasil analisa fisika dan kimia air tanah

10)     Peta lokasi pengambilan air tanah

11)     Dan lain-lain

II.      SUMUR PASAK/GALI

1)     Copy KTP

2)     Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah (formulir B)

3)       Copy Akte Pendirian Badan Usaha

4)     IPPM/SIUP/IU

5)     Peta topografi Peta situasi berskala 1:10.000 < atau lebih besar dan peta topografi berskala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan air tanah

6)     Peta lokasi pengambilan air tanah

7)     Gambar konstruksi sumur

8)     Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL/SPPL untuk rencana pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari 1 (satu) sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapai dukumen AMDAL

9)     Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dikeluarkan oleh laboratorium dimana air sumur diuji

10)  Dan lain-lain

III.     PERPANJANGAN SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH (SIPA) BOR/PASAK/GALI

1)            Copy KTP

2)            Surat Izin Pengeboran (untuk sumur bor dalam)

3)            Copy Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) terakhir

4)            Hasil analisa fisika kimia

5)            Copy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah terakhir

6)            Peta lokasi pengambilan air tanah

7)     Copy bukti pembayaran pajak pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir

8)     Dan lain-lain

IV.             DASAR  HUKUM  PENERBITAN  IZIN

Untuk  pelaksanaan  pelayanan  Izin Pengambilan Air Tanah  didasarkan  pada beberapa peraturan dan kebijakan  terkait  antara  lain :

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ;

4.    Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

5.    Peraturan Daerah  Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

6.    Peraturan Bupati / Walikota tentan pemaamfaatan Air Bawah Tanah dan Air.

7.    Dan lain-lain

Apabila bapak membutuhkan konsultasi amdal, UKL-UPL, Ipal,Sipa atau iso 14001 , silahkan menghubungi kami:

DP Konsultan

STC Senayan , 4st Floor, Suite 31-34

Jl. Asia Afrika Pintu IX – Gelora Senayan- Jakarta Pusat 10270

Telp : 081380163185 (WA) I 087884302987

Pin BB: 74733daa